Pengertian Hukum Dagang dan
Hubungannya dengan Hukum Perdata
Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia
yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang
mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya
dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 :
tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.
Adapun hubungan antara hukum dagang
dan hukum perdata tercantum dlm KUHD(PASAL 1 KUHD).
Prof. Subeki berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping
KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan Hukum
Dagang relatif sama dengan Hukum Perdata. Selain itu, pengertian “dagang”
bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.
Pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu
karena dalam Hukum Romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang
sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antarnegara baru berkembang
dalam abad pertengahan.
Pada beberapa negara, misalnya di
Amerika Serikat dan Swiss, tidak terdapat suatu Kitab UU Hukum Dagang yang
terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD
dimaksudkan hanya berlaku bagi kalangan pedagang saja, misalnya :
a.Hanyalah pedagang yang
diperbolehkan membuat surat wesel.
b.Hanyalah pedagang yang yang dapat dinyatakan pailit.
Akan tetapi sekarang ini KUHD
berlaku bagi setiap orang, termasuk yang bukan pedagang.
Dapat dikatakan bahwa sumber yang terpenting dari Hukum
Dagang adalah KUHS. Hal ini memang dinyatakan dalam pasal 1 KUHS yang berbunyi
“KUHS dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekedar KUHD itu
tidak khusus menyimpang dari KUHS.” Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang
diatur dalam KUHD, sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang
berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS.
Dengan demikian sudahlah diakui bahwa kedudukan KUHD
terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap Hukum umum. Menurut Prof.
Sudiman Kartohadiprojo, KUHD merupakan suatu Lex Specialis terhadap KUHS yang
sebagai Lex Generalis. Maka sebagai Lex Specialis apabila dalam KUHD terdapat
ketentuan mengenai soal yang terdapat pula pada KUHS, maka ketentuan dalam KUHD
itulah yang berlaku. Beberapa pendapat sarjana hukum lainnya tentang hubungan
kedua hukum ini diantaranya :
a. Van Kan beranggapan bahwa Hukum Dagang adalah suatu
tambahan Hukum Perdata. Dengan kata lain Hukum Dagang merupakan suatu tambahan
yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS menurut Hukum Perdata dalam arti
sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum
perdata dalam arti sempit itu.
b. Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang adalah suatu bagian
istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab
III KUHS.
c. Sukardono mengatakan bahwa pasal 1 KUHD “memelihara
kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang….sekedar KUHD itu tidak
khusus menyimpang dari KUHS.”
d. Tirtamijaya menyatakan bahwa
Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.
Dalam hubungan Hukum dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula
dibandingkan dengan sistem hukum negara di Swiss. Seperti juga Indonesia,
negara Swiss juga berlaku dua buah kodifikasi yang juga mengatur bersama hukum
perdata, yaitu :
a. Schweizeriches Zivil Gesetzbuch
dari tanggal 10 Desember 1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912.
b. Schweizeriches Obligationrecht dari tanggal 30 Maret
1911, yang mulai berlaku juga pada 1 Januari 1912.
Kodifikasi yang kedua ini mengatur seluruh Hukum Perikatan
yang di Indonesia diatur dalam KUHS (Buku III) dan sebagian dalam KUHD (C.S.T.
Kansil, 1986 : 309-310).
Awal Adanya Hukum Dagang di Dunia
–
Hukum Dagang merupakan hukum yang
mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh
keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan
badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .
Sistem hukum dagang menurut arti
luas dibagi 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.
Pada dasarnya Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling
berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang.
Sejarah
Hukum Dagang
Sejak
abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di
Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota
sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan
Negara-negara lainnya ) . tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus
civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka
dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad
ke-16 yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht). Karena bertambah pesatnya
hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang
oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan
peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE
DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan.
Dan
pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil
yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce
(1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands
menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun
1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus
. lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas
konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia
pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU
kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri
(1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu ,
tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari
pelayaran.
Hukum
Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
1)
Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
a.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia
(W.v.K)
b.
Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia
2) Hukum
tertulis yang belum dikodifikasikan,
yaitu peraturan perundangan khusus
yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T.
Kansil, 1985 : 7).
Sifat
hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian.
Pada awalnya hukum dagang berinduk
pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang
mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau
terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).
Prof.
Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap
tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan
hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum
melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD
hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum
terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab
perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.
Kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum
Dagang
Di Indonesia atas dasar azas
korkondansi (pasal 131), maka berlakulah BW dan WVK di Indonesia ( Hindia
Belanda yang diumumkan dengan publikasi tgl 31 April 1847, 5 1843 23). Di
Indonesia pernah berlaku dualisma dalam hukum yakni hukum Eropa dan hukum adat.
Inilah yang harus diusahakan menjadi satu kesatuan hukum yang bersifat nasional
yakni sistemhukum Indonesia untuk mencapai kesatuan hukum tsb, indonesia
membutuhkan waktu yang lama terutama dalam lapangan/ dalam bidang hukum
perdata. Dimana sampai sekarang masih berlaku brbagai macam hukum perdata
yakni:
1. Hukum perdata bagi warga negara
yang mempergunakan KUHPer (BW).
2. Hukum perdata bagi WNI yang
mempergunakan hukum adat.
Usakan
untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan sangat
lambat.
PENGERTIAN
PEDAGANG DAN PERBUATAN PERNIAGAAN MENURUT HUKUM
Menurut
pasal 2 yang lama KUHD bahwa:
Pedagang
adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari*.
Perbuatan perniagaan menurut pasal 3
yang lama KUHD adalah perbuaan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan
pembelian barang* untuk dijual lagi.
Barang menurut hukum adalah barang
bergerak, kecuali pasal 3 lama KUHD perbuatan perniagaan juga diatur pada pasal
4 yang memasukkan beberapa perbuatan lain dalam pengertian perbuatan perniagaan
antara lain:
- Perusahaan polisi
- Perniagaan wesel dan surat
- Pedagang , Bankir, kasir dan makelar
- Pembangunan / perbaikan dan perlengkapan kapal untuk keperluan dikapal.
- Ekspedisi dan pengangkutan* barang.
- Jual beli perlengkapan dan keperluan kapal
- Carter mencarter kapal yang merupakan perjanjian tentang perniagaan laut.
- Perjanjian hubungan kerja dgn nakoda dan anak kapal untuk kepentingan kapal.
- Perantara atau makelar laut.
- Perusahaan asuransi
SENGKETA
MEREK DAGANG INTERNASIONAL
KASUS POSISI
- Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd,
yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse
Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian
jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet,
ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga,
raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi.
- Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar
di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan
No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.
- Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak
Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang
diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No.
187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang
tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal
25/5/1987.
- Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi
Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE
Ltd.
- Walaupun Hadi menggunakan merek
LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus
Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat
merugikannya.
- Akhirnya pihak Newk Plus Four Far
East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi
Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.
- Pihak Penggugat mengajukan
tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa
Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan
karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO
milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register
187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata
maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta
memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4. Menyatakan batal, atau
setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824
dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk
mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg.
187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk
membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.
PENGADILAN NEGERI
- Hakim pertama memberi pertimbangan
sebagai berikut:
- Dari bukti P1 dan P2 terbukti
bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk
melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- Dari bukti P3 diketahui bahwa
merek Tergugat I dengan kata “LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan
Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk dan sapu
tangan.
- Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961
menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk barang-barang sejenis
dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
- Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun
1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan untuk barang-barang sejenis.
- Tujuan UU merek tahun 1961
khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat konsumen agar konsumen
tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang memakai merek yang
mengandung persamaan.
- Menurut pendapat Majelis, walaupun
bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO,
tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut,
karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda
dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
- Jurisprudensi yang tetap antara
lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156
K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari
barang yang tidak sejenis.
- Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No.
M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal adalah
merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh
seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.
- Majelis berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat tidak cukup berlasan, karenanya gugatan Penggugat harus
ditolak.
MAHKAMAH AGUNG RI
- Penggugat menolak putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan
Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak gugatan Penggugat.
Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai
pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk
mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara
itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat
membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
- Mohon Mahkamah Agung konsisten
pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI
No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut:
Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam
keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan,
walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang
terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I.
Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar
ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa
perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan
hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut
di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut:
- Newk Plus Four Far East Ltd,
Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek
Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
- Merek LOTTO secara umum telah terkenal
di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut
mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau
berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
- Merek LOTTO, yang didaftarkan
Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
- Mahkamah Agung berpendapat,
walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan
Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong
perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk
dalam kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek
yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah
Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan
cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat
BERLAKUNYA HUKUM DAGANG
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak
abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di
Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota
sebagai pusat perdagangan. tetapi pada saat itu hukum Romawi tidak dapat
menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di
samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang
berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang khususnya mengatur perkara di
bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat
unifikasi.
Karena bertambah
pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV
(1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan ORDONNANCE DU COMMERCE. Dan pada
tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan.
Kemudian
kodifikasi hukum Perancis tersebut tahun 1807 dinyatakan berlaku juga di
Nederland sampai tahun 1838. Pada saat itu pemerintah Nederland menginginkan
adanya Hukum Dagang sendiri. Dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819
direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 Kitab, tetapi di dalamnya tidak
mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang
timbul di bidang perdagangan. Perkara-perkara dagang diselesaikan di muka
pengadilan biasa. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD
Belanda tahun 1838. Akhirnya berdasarkan asas konkordansi pula, KUHD Nederland
1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia. Pada tahun
1893 UU Kepailitan dirancang untuk menggantikan Buku III dari KUHD Nederland
dan UU Kepailitan mulai berlaku pada tahun 1896.
KUHD Indonesia
diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van
Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi. Wetboek van Koophandel Belanda itu berlaku mulai tanggal
1 Oktober 1838 dan 1 Januari di Limburg. Selanjutnya Wetboek van Koophandel
Belanda itu juga mangambil dari “Code du Commerce” Perancis tahun 1808, tetapi
anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam Code du Commerce Perancis
itu diambil alih oleh Wetboek van Koophandel Belanda. Ada beberapa hal yang
tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang
perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan. Pada tahun 1906 Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan
Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri di luar KUHD. Sehingga sejak tahun
1906 indonesia hanya memiliki 2 Kitab KUHD saja, yaitu Kitab I dan Kitab I. Karena asas konkordansi juga maka pada 1 Mei 1948 di
Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederland
yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederland pada 31
Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Perancis dan Code Civil ini
bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Iuris Civilis” dari Kaisar
Justinianus.
Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah
mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak
mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun
demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada
pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan
terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di
Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kesimpulan:
Jadi berlakunya Hukum Dagang di Indonesia itu berasar dari
KHUD yang turunan dari “Wetboek Van Koophandel” dari Belanda yang di buat atas
dasar asas konkordansi
Hubungan Pengusaha dengan Pembantunya Dalam Hukum Dagang
Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).
Para sarjana tidak satu pun memberikan pengertian tentang perusahaan, pengertian dapat dipahami dari pendapat antara lain :
Menurut Hukum, Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal (dalam arti luas), tenaga kerja, yang dilakukan secara terus – menerus dan terang – terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang – barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Menurut Mahkamah Agung (Hoge Read), perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan, jika secara teratur melakukan perbuatan – perbuatan yang bersangkutpaut dengan perniagaan dan perjanjian.
Menurut Molengraff, mengartikan perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus – menerus, bertindakkeluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan perjanjian – perjanjian perdagangan.
Menurut Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
Pengusaha adalah setiap orang atau badang hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko suatu perusahaan dan juga mewakili secara sah. Oleh karena itu pengusaha dapat berbentuk sebagai berikut :
Ia seorang diri saja,
Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu,
Orang lain yang mengelolah dengan pembantu – pembantu.
Pembantun – pembantu dalam perusahaan terdiri dari dua macam sebagai berikut :
Didalam Perusahaan. Mempunyai hubungan yang bersifat Sub Ordinasi yaitu hubungan atas dan bawah, sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan,
Diluar Perusahaan. Mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dan kan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.
PENGUSAHA DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM DAGANG
Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;1. Membuat pembukuan
2. Mendaftarkan perusahaannya
Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :
1. membuat pembukuan ( sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ), dan
di dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.
a. dokumen keuangan terdiri dari catatan ( neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian )
b. dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.
2. mendaftarkan perusahaannya ( sesuai Undang0undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan ).
Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Hubungan antara keduannya saling berkaitan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD. Dari kedua pasal ini, dapat kita ketahui pengertian dari KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga antara keduanya berlaku suatu asas yakni “Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat para pedagang saja. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian dari perdagangan mengalami perluasan kata menjadi segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Jadi sejak saat itulah Hukum Dagang diberlakukan bukan Cuma untuk pedagang melainkan juga untuk semua orang yang melakukan kegiatan usaha.
yang dinamakan perusahaan adalah jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini, yakni :
a. Terang-terangan
b. Teratur bertindak keluar, dan
c. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi
Sementar itu, untuk pengertian pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung bertanggungjawab dan mengambil risiko di dalam perusahaan dan juga mewakilinya secara sah. Perusahaan tebagi menjadi tiga jenis, diantaranya :
a. Perusahaan Seorangan
b. Perusahaan Persekutuan (CV)
c. Perusahaan Terbatas (PT)
Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya
Di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi:
1. Pembantu di dalam perusahaan.
Bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan.
2. Pembantu di luar perusahaan.
bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjan pemberian kuasa yang akan memperoleh upah.
Dengan demikian, hubungan antara keduanya dapat bersifat :
a. Hubungan perburuhan (lihat Pasal 1601a KUHP)
b. Hubungan pemberian kuasa (lihat Pasal 1792 KUHP)
c. Hubungan hukum pelayanan berkala (lihat Pasal 1601 KUHP)
Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha (menurut UU), yakni :
a. Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUHD dan UU No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan), dan
b. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai dengan UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan)
Pengusaha dan Kewajibannya
Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban pengusaha:
a. Membuat pembukuan.
Mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
b. Mendaftarkan perusahaannya.
Setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari jumlah pemiliknya
a. Perusahaan Perseorangan
Merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.
b. Perusahaan Persekutuan
Merupakan suatu perushaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan.
Bentuk badan usaha dilihat drai status hukumnya
a. Perusahaan berbadan hukum
Merupakan sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri terpisah dari harta anggotanya, mempunyai tujuan berbeda dengan anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai sahamnya
b. Perusahaan bukan badan hukum
Jenis perusahaan ini kebalikannya daripada perusahaan berbadan hukum
Bentuk badan usaha yang dikenal di lingkungan masyarakat
a. Perusahaan swasta
Merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, yakni :
- Perusahaan swasta nasional
- Perusahaan swasta asing
- Perusahaan campuran (joint venture)
b. Perushaan negara
Merupakan prusahaan yang seluruh atau sebagaian modalnya dimiliki oleh negara, yakni :
- Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Perusahaan Umum (Perum)
- Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang idirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, seperti perusahaan dagang, jasa, dan industri. Dalam hal ini kita akan fokuskan untuk perusahaan dagang. Walaupun belum ada yang menentukan secara resmi cara pendiriannya, namun dalam praktiknya bagi yang ingin mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan SIU (Surat Izin Usaha) kepada kantor wilayah perdagangan dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) kepada Pemerintah setempat. Kedua surat izin tersebut menjadi bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya.
Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum
Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk perdata.
1. Persekutuan Perdata (Maatschap)
Merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.
2. Persekutan Firma (Vennoontshaf Onder Eene Firma)
Pasal yang mengatur tentang ini adalah Pasal 15, 16 – 35 KUHD. Persekutuan Firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang ketiga (menurut Pasal 16 WvK KUHD). Nama suatu firma biasanya diambil dari nama bersma pendirinya. Semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini mempunyai tanggung jawab atas semua yang terjadi dalam persekutuan ini termasuk perjanjian dengan pihak ketiga mengenai usaha dalam persekutuan ini.
3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
Dalam pasal 19 WvK (KUHD) persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain yan gmerupakan sekutu komanditer yang bertanggungjawab sebatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkan.
Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu
Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.
Penyatuan Perusahaan
Dalam membentuk suatu perusahaaan dapat dilakukan berbagai cara:
1. Penggabungan (merger), yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan.
2. Peleburan (konsolidasi), yaitu peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru.
3. Pengambilalihan (akuisisi), yaitu pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya.
Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas
Pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada Pasal 114 UUPT, dapat terjadi karena:
a. Keputusan RUPS.
b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
c. Penetapan pengadilan.
Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
Kewajiban likuidator dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:
1. Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat:
a. Nama dan alamat kantor.
b. Tata cara pengajuan tagihan.
c. Jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
3. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan yang belaku ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan.
4. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan ahsik akhir proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 hari berkewajiban melakukan hal-hal berikut:
a. Mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.
Koperasi
Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau daban hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
a. Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan tersyaratan tertentu, yakni:
1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota.
Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:
a. Pembina, yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.
b. Pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.
c. Pengawas, yaitu organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara adalah daban hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri dan tidak terbagi dalam saha-saham.
Jadi, badan usaha milik negara dapat berupa:
1. Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
2. Perusahaan umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahan yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki.
Pengertian Badan Usaha
Badan
Usaha di definisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola
faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain Badan
usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang
menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan
mencari keuntungan.Sedangkan Perusahaan adalah Suatu unit kegiatan yang
melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyedikan barang dan
jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain
untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
Ada
beberapa bentuk badan usaha antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha
campuran.
Bentuk-Bentuk
Badan Usaha
Badan Usaha menurut pemilikan modalnya dapat digolongkan
menjadi empat, yaitu :
1. Badan Usaha
Milik Swata (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh
modalnya dimiliki oleh swasta.
2.
Badan Usaha Milki Negara (BUMN) adalah badan usaha yang modalnya
dimilki oleh negara baik seluruhnya maupun sebagian.
3.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang modalnya
berasal dari kekayaan daerah.
4. Badan Usaha
Campuran adalah badan usaha yang modalnya berasal dari
pihak swasta dan sebagian lagi bersal dari pemerintah.
Badan usaha menurut badan hukumnya dapat digolongkan menjadi
enam, yaitu sebagai berikut :
1.
Perusahaan perseorangan
2.
Persekutuan firma
3.
Persekutuan komanditer
4.
Perseroan terbatas
5.
Koperasi
6.
Yayasan
Badan Usaha menurut jenis usahanya dapat digolongkan
menjadi lima,
yaitu sebagai berikut:
a.
Badan
usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan usahanya
mengolah dan mengambil hasil yang
disediakan alam, tanpa mengubah sifatnya. Misalnya, usaha pertambangan.
b.
Badan
Usaha Agraris adalah badan usaha yang mengambil hasil dari alam
dengan mengusahakan dan mengolah
tanahnya terlebih dahulu untuk memperoleh hasilnya. Misalnya, pertanian,
perternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.
c.
Badan
usaha perdagangan adalah badan usaha yang membeli produk
(barang, ide, jasa) untuk dijual
kembali tanpa mengubah bentuk. Usaha pada bidang ini antara lai toko, pasar
swalayan, supermarket, mall, dan lain-lain.
d.
Badan
Usaha Industri adalah bada usaha yang membeli bahan baku
kemudian mengolah menjadi baha
penolong dan bahan jadi. Misalnya, pabrik semen, pembuatan tahu/tempe, dan
lain-lain.
e.
Badan
Usaha Jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dengan
memberi jasa berupa kesenangan,
kenikmata, kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas lain yang hanya dapat
dirasakan. Misalnya, usaha pengangkutan (udara, darat,dan laut),usaha bioskop,
usaha pendidikan, dan lain-lain.
Bentuk-Bentuk
BUMS
a. Perusahaan Perorangan
Adalah
perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang sehingga semua keuntungan
yang didapatkan akan menjadi hak secara penuh dan jika terdapat kerugian maka
yang bersangkutan harus menanggung resiko tersebut secara sendiri.
Maksud
dari perorangan ini adalah :
Ø Harus
bersifat kebendaan
Ø Harus
untuk memperoleh keuntungan
Ø Keuntungan
itu harus dibagi-bagikan antara para anggota
Ø Harus
mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan
b. Firma
Menurut
perumusan pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma adalah
tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah
satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri
bertanggunga jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.
Oleh sebab
itu Prof. Sukardono mengatakan bahwa Firma adalah suatu perserikatan perdata
yang khusus. Kekhususan itu menurut pasal 16 KUHD terletak pada keharusan
adanya 3 unsur mutlak, yaitu :
Ø Menjalankan
Perusahaan
Ø Dengan
pemakaian Firma (=nama) bersama
Ø Pertanggung
jawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.
c. Persekutuan
Komanditer (CV)
Pasal 19
KUHD menyebutkan, bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu
perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang
secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak,
dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.
d. Perseroan Terbatas (Pt)
Adalah
suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang
terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik.
Pada
umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan
untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi
atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil
satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama
bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan
perseroan itu.
e. Koperasi
Menurut UU
No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
f. Yayasan
Adalah
suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat social, keagamaan
dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang
ditentukan dalam undang-undang.
Bentuk-Bentuk
BUMN
Perusahaan Perseroan
Perusahaan
persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya
paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar
keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang
dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar
keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri
Persero adalah sebagai berikut:
ü Pendirian
persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
ü Pelaksanaan
pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
ü Statusnya
berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang- undang
ü Modalnya
berbentuk saham
ü Sebagian
atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
ü Organ
persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
ü Menteri
yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
ü Apabila
seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika
hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
ü RUPS
bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
ü Dipimpin
oleh direksi
ü Laporan
tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
ü Tidak
mendapat fasilitas negara
ü Tujuan
utama memperoleh keuntungan
ü Hubungan-hubungan
usaha diatur dalam hukum perdata
ü Pegawainya
berstatus pegawai Negeri
Di
Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan
Perumahan), PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang
Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah
dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).
Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan
Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal
dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.
Ciri-ciri
Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:
v memberikan
pelayanan kepada masyarakat
v merupakan
bagian dari suatu departemen pemerintah
v dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen
departemen yang bersangkutan
v status
karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh
Perusahaan Jawatan (Perjan):
ü Perusahaan
jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun
1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum
Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan
yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).
ü Perusahaan
Jawatan Pengadaian bernaung dibawah Departemen Keuangan.Pada saat
ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.
Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan
Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani
kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri
Perusahaan Umum (Perum):
§ Melayani
kepentingan masyarakat umum.
§ Dipimpin
oleh seorang direksi/direktur.
§ Mempunyai
kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
§ Dikelola
dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
§ Pekerjanya
adalah pegawai perusahaan swasta.
§ Memupuk
keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya
: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum
Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.
Bentuk-bentuk
Badan Usaha Campuran
Join Venture
Adalah
bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara
menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi ekonomi kekuatan yang lebih
kuat.
Trust
Adalah
gabungan dari beberapa badan usaha yang dilebur dan disatukan menjadi badan
usaha yang baru yang lebih besar dan kuat.
Holding Company
Penggabungan
badan usaha dengan badan usaha lainnya dengan cara membeli sebagian besar
saham.
source:http://fransiscautamimasakke.wordpress.com/2013/11/14/hukum-dagang-bentuk-badan-usaha/
http://jumaristoho.wordpress.com/2012/04/15/hubungan-pengusaha-dengan-pembantunya-dalam- hukum-dagang/
http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/11/hubungan-hukum-perdata-dan-hukum-dagang/